Libatkan Mahasiswa dan Pemerhati Pemilu, Bawaslu Sulbar Sosialisasikan Layanan PPID

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kafe Kota Tua Majene. Selasa (10/11/2026)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, sederhana, transparan, dan akuntabel. Sebagai salah satu badan publik, Bawaslu memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Subhan, menyampaikan bahwa seiring dengan dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Pilkada), kebutuhan serta antusiasme masyarakat terhadap informasi pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu semakin meningkat.

Menurutnya, penguatan pemahaman teknis serta pemanfaatan sarana pelayanan PPID menjadi hal penting untuk terus dilakukan. Hal tersebut bertujuan memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dapat terpenuhi, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu semakin optimal sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme permohonan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, pengujian konsekuensi informasi, serta optimalisasi pemanfaatan portal dan layanan digital PPID.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, di antaranya pemerhati pemilu, mahasiswa, serta Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I).

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi sekaligus memperkuat sinergi antara Bawaslu dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Penguatan pelayanan PPID menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan kelembagaan Bawaslu yang transparan, informatif, dan akuntabel.***