Bawaslu Majene – Guna penguatan pemahaman terkait akreditasi pemantau Pemilu 2024, anggota Bawaslu Majene didampingi staf tekhnis hadiri rapat koordinasi (Rakor) pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sualawesi Barat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Senin (15/8/22)
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Sulfan Sulo dalam arahannya menyampaikan, kegiatan dimaksudkan untuk membangun kesepahaman Bawaslu se-Provinsi Sulawesi Barat terkait pengakreditasian dan pentingnya keberadaan pemantau Pemilu.
“Pemantau ini begitu diharapkan dan begitu penting keberadaannya, mereka merupakan bagian netral dari masyarakat yang diharapkan membantu kita dalam pengawasan tahapan Pemilu maupun Pilkada, selain itu dalam pilkada teman-teman pemantau ini yang bisa ke Mahkamah Agung jikalau pilkadanya calon tunggal,” ujar Sulfan.
Selain itu Sulfan Sulo juga menjelaskan, “dalam pemantauannya nantinya terdapat pemantau pusat yang juga memiliki cabang di daerah dan ada pemantau lokal, terdaftar secara hukum, dan bisa saja pemantau itu hanya memantau bagian tertentu saja dalam proses pemilu ini misal hanya tahapan pemungutan dan penghitungan suara”.
Sementara itu Supriadi Narno, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam acara itu, menekankan agar Bawaslu membuat semacam stimulus kepada masyarakat baik lewat media sosial maupun youtube agar semakin banyak yang mau mendaftar sebagai pemantau Pemilu.
“Kita bisa membuat podcast atau memperbanyak postingan di media sosial kita atau bagaimana caranya untuk menstimulus datangnya pemantau, kemudian pada prinsipnya adalah bagaimana mereka mendapatkan sertifikat akreditasi,” ungkap Supriadi Narno.
Ditambahkannya, terkait pemantau ini kita perlu melakukan identifikasi. Lembaga apa saja yang sudah terdaftar di Bawaslu RI, baru kemudian kita menentukan seperti apa respon kita selanjutnya apakah kita menunggu atau mendatangi”.
Dalam kegiatan yang juga tampak dihadiri Fitrinela Patonangi, anggota yang juga Kordiv Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Kordiv pengawasan dan Hub. Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Majene melaporkan, hingga kini, terdapat dua lembaga yang datang langsung berkonsultasi di kantor Bawaslu Kabupaten Majene Berkoordinasi dan membicarakan terkait pemantauan pemilu.
“Sampai saat ini, selain lembaga yang mendapatkan akreditasi dari Bawaslu RI yang diharapkan menjadi pemantau di Kabupaten Majene, Bawaslu majene sudah kedatangan dua lembaga lainnya untuk konsultasi pemantauan, yaitu JPPR Sulawesi Barat dan Laskar Anti korupsi Indonesia (Laki),” kata Indrianah.
