Lompat ke isi utama

Berita

Wujudkan Cita-Cita Demokrasi, Bawaslu Majene Jalin Kerjasama Dengan Universitas Sulawesi Barat

Dokumentasi Kegiatan

Ketua dan Anggota Bawaslu Majene bersama , Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum (FISIP Hukum) Unsulbar saat Koordinasi terkait pengajuan draft Perjanjian Kerjasama, Senin (25/08/2025)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu Majene.

Majene-Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene melakukan koordinasi terkait pengajuan draft Perjanjian Kerjasama yang merupakan follow up dari Memorandum of Understanding   (MoU) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulbar di Universitas Sulawesi Barat dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Majene, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum (FISIP Hukum), Wakil Dekan III, Ketua Jurusan Hukum, Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Senin (25/08/2025)

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene Syofian Ali mengungkapkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini, kampus dapat menjadi platform untuk memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

“Bawaslu Majene akan mengedepankan riset dan penelitian terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan”. harapnya

Syofian berharap pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unsulbar, Bawaslu Majene dapat menyampaikan sosialisasi pengawasan partisipatif.

“ Sehingga mahasiswa dapat membantu memastikan bahwa proses pemilu yang akan datang berjalan secara adil dan transparan.” tandasnya 

Lebih jauh Syofian berharap agar sinergitas antara Universitas Sulawesi Barat dan Bawaslu Majene dapat terus memberikan kontribusi positif dalam bentuk pengawasan partisipatif dan edukasi terkait penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan demi mengawal proses demokrasi yang akan kita laksanakan kedepan. 

“ Kita akan mengadepankan riset dan penelitian terkait Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, selanjutnya pada penerimaan mahasiswa baru ada keterlibatan Bawaslu Majene menyampaikan sosialisasi pengawasan partisipatif  yang merupakan salah satu implementasi dari Perjanjian Kerja sama yang disepakati bersama”. harapnya

Sementara Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum (FISIP Hukum) Unsulbar menyambut baik hal tersebut, Perjanjian Kerjasama yang disepakati dapat bersifat implementatif sehingga nantinya dapat menjadi nilai tambah dalam proses akreditasi kampus. ***

Editor : Syarli

Fotografer : Rio Riswan