Bawaslu Maksimalkan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Masa Non Tahapan

Mamasa – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan partisipatif dan evaluasi kehumasan dimasa non tahapan tingkat Provinsi se-Sulawesi Barat di Kantor Bawaslu Mamasa kegiatan dihadiri Anggota Bawaslu Sulawesi Barat Hamrana Hakim, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat beserta staf. Kamis 31/07/2025

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Hamrana Hakim menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan sosialisasi pengawasan partisipatif, kita harus tetap bergerak, melakukan kreasi sedemikian rupa di masa non tahapan ini.

“ Bawaslu di non tahapan harus tetap mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik meskipun kita tidak dalam proses tahapan Pemilu”. Ujarnya 

Hamrana Hakim mengungkapkan agar Bawaslu Kabupaten agar merancang kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif baik itu sasarannya masyarakat, pemilih pemula, organisasi maupun komunitas lainnya.

“Kita harus tetap menungjukkan eksistensi Bawaslu sebagai perannya meskipun dimasa non tahapan”. Tegasnya

Sementara Anggota Bawaslu Majene Yanti Rezki Amaliah menyampaikan sasaran Bawaslu Majene untuk sosialisasi pengawasan partisipatif akan dikhususkan ke ASN mengingat pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Kabupaten Majene tercatat paling tertinggi di Sulawesi Barat.

“ Saya kira ini menjadi atensi khususnya Bawaslu Majene untuk lebih memaksimalkan pencegahan pelanggaran netralitas ASN sebelum tahapan dimulai”. Katanya

Yanti Rezki Amaliah mengatakan bukan hanya sasaran ASN tapi penting juga untuk Pemilih Pemula, disabilitas, mahasiswa dan masyarakat secara luas.

“Bawaslu Majene akan berupaya membangun kerjasama dengan Pemerintah Desa untuk pelibatan Bawaslu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif seperti desa binaan”. Tambahnya

Kegiatan berlangsung dengan persentase masing-masing Bawaslu Kabupaten melaporkan rancangan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan evaluasi pengelolaan kehumasan.