Masa Non-Tahapan Jadi Momentum, Bawaslu Majene Asah Kesiapan Pengawas

Majene - Bawaslu Kabupaten Majene mulai memanaskan mesin pengawasan menjelang tahapan Pemilu mendatang. Di masa non-tahapan, jajaran pengawas memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mempertajam pemahaman terhadap regulasi Pemilu.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan kajian rutin yang dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Subhan, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene, serta seluruh jajaran sekretariat. Kamis, 23/07/2026

Penguatan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh jajaran memiliki kesiapan menghadapi dinamika pengawasan Pemilu yang diprediksi semakin kompleks.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Majene, Edyatma Jawi, menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam kerja-kerja pengawasan.

Menurutnya, potensi pelanggaran harus dideteksi sejak dini sebelum berkembang menjadi sengketa maupun tindak pidana.

“Penanganan pelanggaran adalah benteng terakhir atau pintu terakhir. Hal utama yang harus dikedepankan Bawaslu adalah upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Majene, Syofian Ali, mengatakan tantangan pengawasan ke depan diperkirakan akan semakin berbeda. Karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif untuk menghadapi dinamika Pemilu.

“Kita akan berupaya mengoptimalkan masa non-tahapan dan pelatihan praktis,” imbuhnya.

Senada, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Sulawesi Barat, Muhammad Subhan, menekankan pentingnya membenahi pemahaman regulasi hingga aspek teknis dasar penanganan pelanggaran.

Ia berharap, ketika tahapan Pemilu resmi dimulai, jajaran pengawas tidak lagi menghadapi kendala teknis maupun keraguan hukum di lapangan.

“Ketika tahapan resmi dimulai, jajaran pengawas tidak lagi mengalami kendala teknis atau keraguan hukum di lapangan,” harapnya.

Menurut Muhammad Subhan, penguatan SDM tidak berhenti pada pemahaman teori. Jajaran pengawas juga akan dibekali simulasi praktis, termasuk teknis penerimaan laporan masyarakat sesuai standar operasional penanganan pelanggaran.

Selain itu, pemahaman terhadap prosedur teknis dan regulasi Pemilu terus diperkuat. Pemetaan serta pendalaman aturan juga dilakukan agar jajaran pengawas siap mengeksekusi tugas pengawasan secara efektif saat tahapan Pemilu berlangsung.

Dengan langkah tersebut, Bawaslu Majene berkomitmen memanfaatkan masa non-tahapan untuk memperkuat fondasi pengawasan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.***